Dota, Counter Strike, dan Paypal Diblokir, Giring: Kemenkominfo Bertentangan dengan Jokowi

Umum  
Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha Djumaryo.
Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha Djumaryo.

JAKARTA -- DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera membuka blokir PayPal dan beberapa aplikasi lain yang banyak dimainkan warga Indonesia. Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha Djumaryo menganggap, pemblokiran bertentangan dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memperkuat industri kreatif sekaligus menjadikan industri kreatif sebagai salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia.

"Pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo menghambat perkembangan eSports di Indonesia dan mengganggu insan-insan kreatif kita yang menerima pembayaran menggunakan Paypal," kata Giring menyesalkan di Jakarta, Ahad (31/7/2022).

Kemenkominfo memblokir beberapa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang belum melakukan pendaftaran sejak Sabtu (30/7/2022) pukul 00.00 WIB. Di antaranya, permainan daring Dota, Counter Strike, Origin, dan platform distribusi gim Epic dan Steam. Selain itu, Kemenkominfo juga memblokir layanan Paypal.

Scroll untuk membaca

Scroll untuk membaca

Sebagai ketua panitia Piala Presiden eSports 2019 dan 2020, Giring menilai, tindakan Kemenkominfo membuat marah komunitas game Indonesia. "eSports ini bukan sekadar permainan, tapi sudah menjadi rezeki untuk banyak orang. Ada atlet dan tim yang bisa kehilangan pekerjaannya jika Kominfo terus memblokir game-game itu," ujarnya.

Menurut Giring, pemblokiran platform platform pengiriman uang ke keluar negeri juga membuat para pekerja kreatif Indonesia kesulitan menerima pembayaran dari luar negeri. "Kebanyakan freelancer kita di industri kreatif menggunakan Paypal untuk menerima pembayaran dari luar negeri. Jangan sampai ada insan kreatif yang kehilangan pendapatan di tengah perjuangan kita keluar dari krisis akibat pandemi," kata Giring.

PSI menyesalkan perlakuan berbeda yang diterapkan Kemenkominfo dengan PSE raksasa, seperti Google, Meta, atau Twitter. Apabila Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang menjadi dasar pemblokiran PSE tidak bisa diterapkan secara adil, sambung dia, PSI menyarankan untuk direvisi.

"Tampak sekali ada perbedaan. Kalau PSE-PSE raksasa ditunggu hingga last minute, bahkan kalau perlu tenggat waktunya diperpanjang. Kalau malah merugikan industri kreatif kita, saya usulkan untuk direvisi saja," kata Giring.

Berita Terkait

Image

Anies Minta Maaf Kecewakan Orang Pesimistis karena Formula E Sukses, Sindir Giring?

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

× Image