Jokowi Tiga Periode, Luhut Jadi Menteri Sampai 2024 dan Siap Jadi Penasihat Presiden

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

JAKARTA -- Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim, ada sekitar 110 juta percakapan di media sosial (medsos) yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024. Dengan begitu, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ikut diperpanjang. Adapun isu yang muncul, Jokowi akan menjabat presiden sampai 2027.

Meski begitu, Luhut siap meletakkan jabatan menteri sampai 2024 lantaran faktor usia. Kalau pun diminta membantu Jokowi di pemerintahan, ia siap menjadi penasihat presiden. "Saya tahun 2024 dikasih 77 tahun. Saya kalau diminta mau jadi penasihat lah, kita tahu diri lah. Capek juga mengurus negeri ini, jangan dipikir gampang," ucap Luhut di poadcast Deddy Corbuzier dikutip di Jakarta, Sabtu (12/3/2022).

Menurut Luhut, big data yang dikumpulkannya mengatakan, rakyat kelas menengah ke bawah tidak ingin ribut-ribut seperti pelaksanaan Pilpres 2019. Menurut dia, jika rakyat terbelah menjadi dua kubu hingga muncul label cebong dan kampres, hal itu jelas tidak bagus bagi perjalanan bangsa ini.

Scroll untuk membaca

Karena itu, wacana memperpanjang masa jabatan presiden menjadi masuk akal lantaran biaya Pemilu 2024 sangat mahal. Luhut bahkan mengutip ada pendapat rakyat yang menyayangkan jika uang Rp 100 triliun lebih hanya digunakan untuk pemilu.

"Kita coba apa tangkap dari publik suara big data itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih ini, keadaan begini ngapain sih? Rp 110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak? Itu rakyat yang ngomong," ujar Luhut.

Dia bahkan menyebut, yang mendukung pemilu diundur berasal dari lintas partai. "Ini kan ceruk ini orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Parti Gerindra, PDIP, PKB, ada di Golkar, dan di mana-mana ini ceruk ini, maka yang mendengarkan suara kami," ucap Luhut.

Sebelumnya, tiga ketua umum partai secera serentak juga mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda. Mereka adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.