Penuding LPDP Dikuasai Kaum Tarbiyah Ternyata Caleg PSI
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
JAKARTA -- Jagat lini masa Twitter dihebohkan tudingan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dulunya dikuasai orang tarbiyah. Dalam video yang viral tersebut narasi yang dibacakan seorang perempuan berjudul 'LPDP Bukan Lagi Buat Tarbiyah' mendapat kecaman warganet.
Imam Masjid Islamic Center of New York, Shamsi Ali yang mengunggah video itu mempertanyakan kebenaran narasi dalam video. "Ada yang bisa klarifikasi tentang LPDP ini? Setahu saya program ini terbuka tanpa ada sekat .video ini bisa misleading!" ucapnya lewat akun Twitter, @ShamsiAli2. Video tersebut sudah ditonton 221 ribu viewers ketika berita ini ditulis.
Dari hasil penelusuran, perempuan yang membaca narasi LPDP yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ternyata merupakan calon legislatif (caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Rizka Putri Abner yang pernah maju melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II. Saat menjadi caleg PSI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, ia tampil dengan mengenakan jilbab.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Adapun kala tampil di video, ia sudah melepas jilbabnya. Rizka juga tergabung dalam Civil Society Watch (CSW) di bawah naungan Ade Armando. Hal itu bisa dilihat dalam laman resmi CSW.
Dalam narasinya, Rizka menerangkan jika LPDP ditujukan bagi kaum muda pintar yang dikirim untuk kuliah di kampus terbaik di dunia. LPDP yang berada di bawah Kementerian Keuangan mengelola dana abadi sekitar Rp 70 triliun. Adapun negara per tahun mengeluarkan dana sekitar Rp 2-3 triliun untuk beasiswa mahasiswa yang kuliah di universitas top dunia.
"Masalahnya di masa lalu, kabarnya pengelola LPDB dikuasai kaum tarbiyah. Itu tuh mereka yang apa-apa agama, apa-apa agama, jadi banyak yang dikirim bukan siswa terbaik, tapi yang dianggap soleh dan beriman. Bias agamanya kentara banget. Ya banyak yang jeblok lah," kata Rizka membacakan narasi dengan latar belakang foto Aksi 212 di Monas.
"Sekarang pola itu diubah, Direktur LPDP saat ini, Dwi Larso menyatakan, penerima LPDB harus memperjuangkan toleransi beragama. Mudah-mudahan LPDB bisa melahirkan generasi muda Indonesia terbaik. LPDB untuk semua bukan untuk satu golongan saja," ujar Rizka menekankan.
Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto menegaskan, pihaknya tidak pernah membuat dan mengedarkan video dimaksud. Andin menjelaskan, pelaksanaan seleksi beasiswa LPDP sejak awal dilakukan dengan sistem dan tata kelola yang dapat dipertanggunjawabkan.
"Sejak angkatan pertama hasil kelulusan seleksi beasiswa LPDP dan seterusnya, komposisi penerima beasiswa LPDP sangat beragam dari sisi suku, gender serta agama. Kelulusan atas proses seleksi beasiswa LPDP ditentukan oleh prestasi serta dipenuhinya persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh LPDP," ucapnya.
Menurut Andin, terkait isu LPDP 'pernah' dikuasai dan hanya mengutamakan golongan tertentu seperti dalam video tersebut adalah tidak benar. Dia menegaskan, proses seleksi juga melibatkan Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusmenjar Kemendikbud).
"Perlu diketahui bahwa seleksi juga dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian potensi akademik yang diselenggarakan Pusmenjar Kemendikbud, dilanjutkan dengan wawancara yang melibatkan pewawancara dari akademisi di luar LPDP," ujar Andin.
Dia melanjutkan, hasil penilaian seleksi, senantiasa dilakukan pemantauan oleh komite reviewer yang beranggotakan tokoh-tokoh pendidikan tingkat nasional. Menurut Andin, selama satu dekade memberi pelayanan, seleksi beasiswa LPDP dilaksanakan dengan mengedepankan good governance, transparan, akuntabel, dan melibatkan pihak independen.
"Keberpihakan kami melalui program afirmasi sangat jelas, yakni hanya untuk kelompok yang sangat perlu untuk didorong, yakni penyandang disabilitas, prasejahtera, dan masyarakat daerah-daerah afirmasi," kata Andin.
